Menuju MTA VI IPMR Jambi 2012

(Syahruddin Demat) Ketua Umum IPMR Jambi

 Bagi para aktivis dan Anggota Ikatan Pelajar Mahasiswa Riau (IPMR) Jambi dalam beberapa bulan nanti adalah hari-hari untuk menuju Musyawarah Tahunan Anggota (MTA) ke VI yang akan dilaksanakan di jambi. “Keberartian” momentum MTA, karena pada saat itu sejatinya akan melahirkan kesadaran kolektif tentang semakin perlunya lembaga yang akan menghimpun identitas dan idealitas mahasiswa/pelajar Riau untuk berjuang bersama mengisi kesuksesan dan kebersamaan di tanah rantau. Independensi bukanlah keniscayaan, ia harus kita rawat terus menerus. Kita harus menanyakan minimal setahun sekali sampai dimana perjalan organisasi kita dan apa yang telah kita berikan untuk IPMR Jambi saat ini.

Kini, di usianya yang ke-12 (2000-2012) yang nampak di permukaan dan sangat menonjol justru pragmatisme, menurunnya kadar intelektual anggota, komitmen kebersamaan yang hanya slogan, sampai goyangnya independensi di level grass root. Oleh karenanya tidak heran jika muncul pertanyaan reflektif, ada apa dengan para anggota IPMR Jambi?. Masihkah mereka merawat identitas dan idealitas yang selama ini dibangun dengan balutan independensi yang kokoh? Masih adakah jalinan kekeluargaan yang di bangun di IPMR Jambi sesuai dengan tujuan organisasi ini di bentuk??

Dinamika suksesi kepengurusan dalam pembentukan struktural IPMR Jambi tentunya harus menjadi ajang untuk saling berupaya menjadikan wadah tersebut berkualitas dan berkeluarga. Apapun hasilnya manakala telah melewati mekanisme organisasi yang benar dan konstitusional dengan mengedepankan prinsip-prinsip kejujuran maka wajib didukung oleh segenap anggota yang ada.

Akan tetapi kenyataannya, dalam praktek penentuan personalia kepengurusan tidak dapat dipungkiri telah terjadi praktik yang tidak sehat seperti pilih kasih dan cerita belakang anggota yang tidak berkualitas, atas pertimbangan politik yang jelas salah kaprah. Jangan lagi ada seseorang menduduki posisi (jabatan) hanya karena pertimbangan politis dukung-mendukung tanpa mempertimbangkan kapasitas dan kapabilitas seseorang duduk dalam struktur kepengurusan tersebut. buat apa berstatus pengurus tapi tidak dapat memberikan kemajuan dan kebersamaan dalam keluarga bagi IPMR Jambi.

Salam Kekelurgaan ... !!!

More about → Menuju MTA VI IPMR Jambi 2012

Rapuhnya Moralitas Bangsa

Hidup manusia memang penuh dengan rintangan, apalagi jika seseorang itu memiliki sebuah jabatan, seperti pepatah makin tinggi pohon tersebut maka makin kencang pula angin yang menerpanya dari segala arah. Maka dari itu, jaman sekarang banyak sekali pejabat yang menyalahgunakan jabatannya, itu karena akar yang menjadi pondasi hidupnya sangat rapuh, sangat mudah untuk di cabut.

Maka tak heran jika sekarang banyak kasus makelar pajak lah, korupsi ini itu lah bahkan penegak hukum sekalipun, seperti seorang jaksa yang seharusnya mengadili seseorang pelaku yang melanggar aturan diadili dengan se adil-adilnya tapi ko malah melakukan tindakan yang memalukan, hanya dengan sumpelan uang mulut penegak hukum tersebut diam seribu bahasa, seakan" salah itu jadi benar dan benar jadi salah. bungkam seribu bahasa.

Itu semua mereka lakukan hanya demi mendapatkan uang lebih dari seorang penjahat dengan menutupi segala kesalahannya. Ironis sekali, negeri ini. Sekarang timbul lagi kepermukaan masalah mengenai ruang tahanan yang di dalam selnya begitu megah mewah bak hotel ataupun aparterman, bahkan prostitusi dan itu terjadi bukan kali ini saja, hal tersebut sudah terjadi sudah lama beberapa tahun yang lalu, itu semua terjadi karena ada orang besar, kuat berkuasa yang dapat mengatur itu, mustahil bila tak ada beking.

Begitu amburadul nya segala yg ada di negara ini, bagaimana para penjahat bisa kapok dan sadar bila sel tahannya seperti itu? Kapan seh negara ini bisa jujur, dan para pejabat itu benar-benar memikirkan kesejahteraan rakyat. Moral bangsa masih dipertanyakan!! Satu sama lain menjadi penjilat!! Paraaahhhhh

More about → Rapuhnya Moralitas Bangsa

Pemprov Riau Siapkan Berkas Rekomendasi Pemekaran Insel

PEKANBARU (RP-SD) - Pemerintah Provinsi Riau menyiapkan berkas rekomendasi pemekaran Kabupaten Indragiri Selatan (Insel). Komitmen ini ditekankan, karena seluruh kelengkapan administrasi untuk daerah otonom baru tersebut sudah dilengkapi.

Penegasan itu disampaikan Kepala Biro Tata Pemerintahan Setdaprov Riau, M Guntur kepada Riau Pos, Senin (17/9) di kantor Gubernur Riau. Dia menargetkan, rekomendasi Insel akan diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Riau pada bulan Oktober mendatang.

‘’Ya kita baru saja melakukan pertemuan dengan Dewan Presidium Pembentukan Kabupaten (DPPK) Insel. Kita menjelaskan, bahwa Pemprov tidak ada niat untuk menghambat usulan pemekaran daerah. Hanya saja, kita meminta kelengkapan administrasi agar tidak menjadi kendala di kemudian hari,’’ tutur Guntur.

Guntur mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum menerima surat balasan dari Pemkab Inhil tentang persyaratan administrasi pemekaran Insel. ‘’Kata mereka (DPPK Insel, red) sudah diserahkan. Jika ada, tentu kita akan menggeser proses ini ke DPRD. Mungkin sedang diproses. Ini yang akan kita gesa sesuai aturan yang berlaku,’’ tegas Guntur.

Menurutnya, surat yang dikirim pihaknya ke Pemkab Inhil itu yakni, tentang kelengkapan administrasi kepastian ibu kota sementara Insel dan peta koordinat batas wilayah.

‘’Jadi tidak ada kendala lagi. Gubernur sudah menyetujui, cuma ada beberapa item administrasi yang harus dipenuhi. Namun, secara umum, usulan ini sudah memenuhi persyaratan,’’ imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPPK Insel Muhammad Kamal saat ditemui Riau Pos mengatakan, kedatangannya ke Pemprov untuk mempertanyakan komitmen pemerintah dalam merespon usulan masyarakat. Bahkan, rencana aksi dipersiapkan, jika usulan yang sudah digulirkan sejak beberapa tahun yang lalu tidak ditanggapi secara optimal.

‘’Kita pertanyakan kenapa sampai sekarang belum ada juga realisasi. Padahal surat rekomendasi dari Pemkab sudah dilayangkan. Kalau sampai Oktober ini tidak ada juga terealisasi, kami akan menggelar aksi besar-besaran di Pemprov dan DPRD Riau,’’ tegas Kamal usai melakukan pertemuan dengan Guntur di Biro Tapem Kantor Gubernur Riau.

Kamal menambahkan, pihaknya mengharapkan agar proses pemekaran ini segera diberikan rekomendasi ke DPRD Riau oleh Pemprov Riau. Sehingga usulan pemekaran ini, dapat diteruskan ke Mendagri. Pasalnya, semua persyaratan sudah dilengkapi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemekaran Indragiri Selatan ini sudah lama diwacanakan dari kabupaten induk Indragiri Hilir yang saat ini masih beribukota Tembilahan. Bahkan, Pemerintah Provinsi Riau menilai pembentukan daerah otonom baru itu sudah layak dan memiliki hasil studi kelayakan sebagai salah satu syarat mutlak pemekaran daerah.

More about → Pemprov Riau Siapkan Berkas Rekomendasi Pemekaran Insel